
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, masih menghadapi sejumlah kendala dalam menetapkan peninggalan sejarah sebagai cagar budaya. Selain keterbatasan anggaran, kepastian status kepemilikan lahan menjadi persoalan yang perlu diselesaikan sebelum proses penetapan dilakukan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mencatat sekitar 86 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) tersebar di 20 kecamatan. Namun, sebagian besar objek tersebut masih menunggu proses kajian dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, Muhammad Saidar, mengatakan penetapan cagar budaya belum dapat dilanjutkan selama 2025 hingga 2026 karena keterbatasan anggaran.
“Jadi pada 2025-2026 itu, kita belum ada menetapkan objek peninggalan sebagai cagar budaya karena keterbatasan anggaran,” ujar Saidar, Minggu (25/10/2026).
Ia menjelaskan, setiap objek harus melalui penelitian dan kajian tim ahli cagar budaya sebelum ditetapkan secara resmi. Dengan demikian, nilai historis suatu bangunan atau peninggalan belum cukup untuk menjadikannya berstatus cagar budaya tanpa melewati tahapan tersebut.
Berdasarkan pendataan Disdikbud Kukar, sebanyak 15 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara itu, objek yang masih berstatus ODCB ditemukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Sangasanga, Tenggarong, Anggana, dan Muara Kaman.
Selain persoalan anggaran, Disdikbud Kukar juga harus memastikan kepemilikan lahan tempat peninggalan sejarah berada. Hal ini penting karena objek yang didata tidak seluruhnya berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.
Sebagian peninggalan berada di lahan masyarakat, sedangkan lainnya menempati area milik perusahaan. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait agar proses penetapan dapat berjalan sesuai aturan.
Saidar mencontohkan bangunan peninggalan Belanda di Kecamatan Loa Kulu yang berdiri di atas lahan perusahaan. Untuk menindaklanjuti objek tersebut, Disdikbud perlu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pihak perusahaan guna menelusuri status lahan serta kepemilikannya.
“Status kepemilikan ini perlu dipastikan terlebih dahulu. Ada yang berada di lahan masyarakat, ada juga di lahan perusahaan. Jadi harus ditelusuri dan dikoordinasikan sebelum ditetapkan,” jelasnya.
Menurut Saidar, kejelasan kepemilikan menjadi bagian penting dalam proses pendataan hingga penetapan. Langkah tersebut diperlukan agar upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah memiliki dasar yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Disdikbud Kukar berharap dukungan anggaran pada 2027 dapat kembali tersedia sehingga proses penetapan terhadap objek yang telah terdata bisa dilanjutkan.
Saidar menegaskan, kebutuhan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penelitian dan penetapan status cagar budaya. Pembiayaan juga dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pelestarian agar peninggalan sejarah tidak terbengkalai atau mengalami kerusakan.
“Harapan kami, tahun depan anggarannya bisa lebih baik sehingga penetapan, pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya di Kukar bisa kembali dianggarkan,” tandasnya.
Sumber teks: jurnalborneo.com
